Mengenal Tunjangan Fungsional Untuk GBPNS

Daftar isi: [Tampil]
Program penyetaraan gaji bagi PNS dan bukan PNS memang sudah diberlakukan. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan yang terbaik kepada semua pihak. Tidak hanya memperhatikan PNS saja melainkan juga turut serta memperhatikan bagaimana nasib non PNS.

Cara pemerintah untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan memberikan tunjangan fungsional untuk GBPNS atau Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil. Lantas seperti apa tunjangan fungsional untuk GBPNS ini? Mari kita mengenal tunjangan fungsional untuk GBPNS dalam uraian informasi berikut ini!

Mengenal Tunjangan Fungsional Untuk GBPNS 

Tunjangan fungsional ini merupakan suatu tunjangan insentif yang diberikan kepada guru yang bukan menjabat sebagai pegawai negeri sipil. Tunjangan ini diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar serta prestasi dari peserta didik di madrasah.

Hal ini dapat tercapai salah satunya jika kesejahteraan guru madrasah bukan pegawai negeri mengalami peningkatan sehingga mampu membantu meningkatkan kinerja dari guru serta motivasi dalam pelaksanaan tugas yang diberikan.
Tunjangan fungsional untuk GBPNS
Tunjangan fungsional untuk GBPNS

Sebenarnya tunjangan fungsional ini awalnya memiliki nama tunjangan insentif. Akan tetapi sejak pertengahan tahun 2017 dilakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 yang memberikan informasi tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Pada saat itu kementerian Agama menganggap bahwa tunjangan bagi guru bukan pegawai negeri bukan suatu pengeluaran cuma – cuma dan tunjangan tersebut masih sangat diperlukan. Karenanya, Kementerian Agama memunculkan suatu bentuk tunjangan baru dengan nama tunjangan insentif guru bukan pegawai negeri.

Dasar hukum dari istilah ini adalah KMA nomor 1 Tahun 2018 yang membahas tentang insentif bagi guru bukan pegawai negeri sipil. Atas dasar informasi yang diberikan dari Petunjuk Teknis Tunjangan Insentif Guru Madrasah Tahun 2019 yang diterima, sebenarnya petunjuk teknis tata laksana tunjangan fungsional tidak terlalu banyak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu di tahun 2018.

Mengenai kriteria guru penerima tunjangan insentif pun masih sama. Kriterianya yaitu meliputi :
  • Seorang guru bukan pegawai negeri sipil yang masih aktif mengajar di RA, MI, MTS, atau MA/ MAK dan terdaftar pada program Simpatika
  • Belum lulus dalam ujian sertifikasi keguruan
  • Memiliki nomor PTK Kemenag (NPK) dan atau NUPTK
  • Selama 2 tahun berturut – turut aktif sebagai guru yang mengajar pada satminkal binaan dari Kementerian Agama
  • Telah memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV
  • Menjalankan tugas untuk mengajar di madrasah atau sederajat dan memiliki izin secara operasional dalam penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kemenag
  • Masih belum memasuki usia pensiun, atau harus di usia produktif
  • Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada suatu instansi selain madrasah Kemenag
  • Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif

Mengenai siapa saja yang akan mendapatkan tunjangan fungsional untuk GBPNS atau guru bukan PNS tentu memiliki syarat dan ketentuan karena tidak semua guru bukan PNS bisa mendapatkannya. Adapun persyaratan dan ketentuan untuk mendapatkan tunjangan fungsional untuk guru bukan PNS tersebut meliputi :
  • Memiliki suatu instrumen verifikasi atau checklist verifikasi
  • Memiliki surat permohonan usulan calon penerima STF-GBPNS
  • Memiliki surat keputusan GTY terakhir tahun 2017 atau surat keputusan Kepala Satuan Kerja Negeri
  • Mengikuti jadwal dari Simpatika dan jadwal manual
  • Melakukan pengajuan kolektif dari Simpatika (S25A)
  • SKMT dari Simpatika
  • SKBK dari Simpatika
  • Memiliki kartu GTK dari Simpatika 
  • Memiliki surat keterangan aktif mengajar di RA, MI, MTS dan MA atau sederajad
  • Memiliki surat pernyataan kinerja
  • Foto copy ijazah S1
  • Memiliki pakta integritas 
  • Memfoto copy rekening BNI dengan nama dan nomor rekening yang jelas
  • Memiliki berkas untuk dibuat per lembaga rangkap 1 dan di jilid atau dibendel dengan warna kuning
  • Memiliki soft copy dan hard copy yang dikumpulkan ke RA dan KKM masing – masing untuk kemudian dilakukan verifikasi sebagaimana format verifikasi yang sudah terlampir. Mengenai kapan penyetoran soft copy dan hard copynya harus ada surat pengantar dari KKM dengan rekapitulasi yang dilakukan per KKM dan tidak dilakukan pengumpulan per lembaga. 
  • Tata cara pengetikan usulan dan juga rekapitulasi harus sesuai dengan yang tertera di rekening BNI dan soft copy atau berkas dan dikumpulkan paling lambat tanggal 10 Juli 2017 di seksi pendidikan madrasah
  • Berkas yang harus dikumpulkan pada bagian seksi pendidikan madrasah yaitu yang telah tertera di checklist dan susunan berkasnya. 
  • Susunan berkas sesuai dengan urutan instrumen yang sudah tertera di lembar checklistnya
  • Memiliki suatu nomor unik pendidik dan juga tenaga kependidikan atau NUPTK atau nomor pendidik keagamaan atau NPK


Bagi guru yang masih aktif mengajar di RA, MTS, MA atau sederajad dan memang belum diterima PNS, belum menjabat PNS dan bukan pegawai sertifikasi, maka baginya mendapatkan tunjangan fungsional ini sangat penting.

Tunjangan fungsional yang dulu dikenal sebagai tunjangan insentif ini berhak didapatkan dengan menyetorkan berbagai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Itulah sekilas informasi untuk Anda mengenai tunjangan fungsional untuk GBPNS atau guru bukan PNS.

Semoga informasi yang kami berikan diatas menjadi informasi yang bermanfaat untuk semua pihak. Silahkan mendaftar, penuhi semua syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Post a Comment

Copyright © 2019

Kemdikbud.co.id